Inilah Bukti-bukti Pengkhinatan SBY-Boediono pada Pancasila

RMOL. Rezim SBY-Boediono benar-benar telah mengkhianati Pancasila. Karena itu, momentum hari kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945, saat yang tepat untuk menggulingkan rezim pengkhianat Pancasila dan UUD 1945. Demikian disampaikan Ketua Umum PB HMI MPO Chozin Amarullah dan Ketua LMND Lamen Hendra Saputra kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 31/5).   Karena itu, kata mereka, Gerakan Aksi Bersama Mahasiswa Indonesia yang terdiri dari LMND, HMI MPO, BEM se-Jakarta, HAMAS, UNAS, FAM UMT dan KM-UBK akan menggelar aksi di beberapa daerah. Sementara aksi digelar di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Makasar, Majene, Mataram, Bima, Kupang, Ende, Kendari, Palopo, Pare-pare, Palu, Manado, dan Ternate. "Untuk Jakarta, hari ini kita aksi di LBH Jakarta dan besok siang akan aksi di depan Istana Negara," kata Lamen. Dan, inilah bukti-bukti pengkhianatan SBY-Boediono kepada Pancasila, menurut Gerakan Aksi Bersama Mahasiswa Indonesia. SBY-Boediono mengkhianati sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dia tidak melindungi kebebasan beragama. Pemerintah malam membiarkan aksi kekerasan-kekerasan terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain, dan ini jelas-jelas melanggar hak asasi warganegara untuk beribadah yang dijamin konstitusi. SBY-Boediono juga mengkhianati Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. SBY-Boediono tidak berniat menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Di sisi lain, semakin banyak korban dari praktek penegakan hukum tebang pilih. SBY-Boediono juga menerapkan ekonomi neoliberal yang berakibat menyingkirkan masyarakat menengah bawah sehingga jumlah masyarakat miskin mencapai 100 juta orang. SBY-Boediono mengkhianati Sila Persatuan Indonesia. Kebijakan neoliberal SBY-Boediono mengakibatkan dominasi asing dalam perekonomian Indonesia. Sementara mayoritas rakyat hanya bisa bertahan hidup dengan kondisi di bawah garis kemiskinan. Hal ini menumbuhkan benih-benih perseteruan atau konflik perebutan kue ekonomi yang mengancam persatuan Indonesia. Akibat kemiskinan kronis yang terjadi akhir-akhir ini juga telah menimbulkan konflik SARA. Belum lagi ditambah penggusuran-penggusuran, hukum yang pilih kasih, kasus Century dan mafia pajak dan kasus Antasari yang direkayasa SBY-Boediono juga mengkhianati sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Setgab yang  dipimpin  SBY  menguasai lebih dari 70 persen kursi DPR  dan terus menerus hanya melakukan demokrasi prosedural dan demokrasi kriminal, yang jelas-jelas manipulasi kedaulatan rakyat. SBY-Boediono juga mengkhianati Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hingga saat ini, SBY tidak bersedia melaksanakan UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Bahkan UU BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial) yang sekarang sedang dibahas diplintir agar menjadi BUMN yang nantinya bisa menjadi sapi perah kekuasaan. Garis ekonomi neoliberal yang mempertajam kesenjangan kaya dan miskin juga tidak adil bagi seluruh Rakyat Indonesia. Ditambah lagi dengan diajukannya RUU Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah yang melegalisasir perampasan tanah rakyat oleh swasta. [yan] Sumber: Rakyat Merdeka, 31 Mei 2011 URL: http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=28710